oleh

Bupati Bogor Lakukan Persetujuan Bersama Rencana Perubahan RPJMD

BOGOR.OKEYBOZ.COM- Cibinong, Bupati Bogor, Ade Yasin laksanakan Rapat Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, secara virtual di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (30/6/2021). Itu dilakukan dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, serta Penetapan Persetujuan Bersama antara Bupati Bogor dengan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor.

Seperti yang dilaporkan oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfo Kab Bogor, Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, dilakukan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Provinsi Jabar atas laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2020 yang secara resmi diserahkan pada 21 Mei 2021 di Bandung.

Menurutnya dalam Raperda tersebut juga disajikan lampiran berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Alhamdulilah di tengah situasi pandemi Covid-19 Kabupaten Bogor masih bisa meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pencapaian itu diraih tentunya berkat kerjasama yang baik antara seluruh PD lingkup Pemkab Bogor termasuk DPRD, sehingga kita dapat terus mempertahankan predikat WTP ini,” jelas Bupati Bogor.

Lanjut, Bupati Bogor menyatakan, melalui Rapat Paripurna itu juga dilakukan penetapan persetujuan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023. Pemkab Bogor telah melakukan tahapan-tahapan perubahan RPJMD itu sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Di Tengah kondisi lonjakan kasus Covid-19 yang melanda Kabupaten Bogor, kita tidak kehilangan semangat untuk menyelesaikan perubahan RPJMD yang kita butuhkan sebagai payung hukum perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan APBD tahun 2021 berjalan hingga 2023 mendatang,” jelasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *