oleh

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Bahas yang Tepat Untuk Peserta BPJS yang jadi Korban Begal.

BOGOR.OKEYBOZ.COM- Beberapa waktu yang lalu kami banyak menerima laporan dari masyarakat peserta JKN-BPJS Kesehatan yang menjadi korban tindak pidana, seperti di jambret dan di todong oleh orang tidak di kenal.

Seperti yang di alami salah satu pengemudi ojek online di Jakarta beberapa waktu yang lalu, korban sedang menunggu penumpang tiba-tiba korban di datangi orang tidak dikenal (OTK) lalu terjadi keributan dan korban di tusuk hingga akhirnya harus dilarikan ke IGD RS Polri Keramat Jati Jaktim, kami coba Melakukan koordinasi dengan pihak LPSK namun nihil, korban tetap harus membayar biaya kegawatdaruratan dan pengobatannya dengan biaya pribadi, padahal selain ia sebagai korban, ia juga salah satu peserta aktif JKN -BPJS Kesehatan.

Hingga pertengahan 2018, bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjadi korban tindak pidana dapat mengakses layanan rumah sakit dengan menggunakan BPJS. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, merupakan peraturan yang mengatur bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan (BPJSK) di dalamnya tidak mengatur sama sekali mengenai jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana.

Tidak adanya aturan yang membolehkan atau melarang korban tindak pidana mendapatkan layanan BPJS Kesehatan menjadi celah bagi korban dan rumah sakit untuk memberikan layanan bagi korban tindak pidana.

Sehingga para korban tidak pidana yang menjadi peserta BPJS selama ini telah mendapatkan pertolongan pertama di berbagai fasilitas kesehatan, tanpa harus memikirkan biaya yang dikeluarkan.

Pada September 2018 lalu pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menggantikan Peraturan Presiden sebelumnya. Salah satu kebijakan baru yang diatur dalam peraturan presiden ini adalah pada bagian manfaat yang tidak dijamin, salah satunya pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf r.

Jika pada pada peraturan sebelumnya tidak diatur sama sekali mengenai layanan kesehatan bagi korban tindak pidana, maka pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 sangat tegas untuk korban empat peristiwa tindak pidana yaitu :

Tindak Pidana Penganiayaan, Kekerasan Seksual, Korban Terorisme dan Korban Tindak Pidana Perdagangan orang tidak dapat dijamin oleh BPJS kesehatan, jika korban tersebut terluka dan membutuhkan pelayanan kesehatan.

Alasan tidak dijaminnya layanan kesehatan bagi korban tindak pidana tersebut karena layanan kesehatannya sudah diatur dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU No 31 Tahun 2014.

Korban tindak pidana dapat mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapatkan layanan pengobatan atau perawatan.

Tidak dijaminnya korban tindak pidana oleh BPJSK belum diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang mengira bahwa korban bisa dijamin BPJS Kesehatan.

Berdasarkan UU No 31 Tahun 2014, korban pelanggaran HAM yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban tindak pidana penganiayaan berat berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan tersebut diberikan berdasarkan keputusan LPSK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2).

Tetapi, tidak serta merta dan segera sesaat setelah kejadian korban dapat mendapatkan bantuan medis oleh LPSK, harus ada prosedur yang dilalui sebelum akhirnya LPSK mengeluarkan keputusan bahwa korban tindak pidana yang mengajukan permohonan berhak untuk mendapatkan bantuan medis.

Khusus untuk korban tindak pidana terorisme, mereka berhak mendapatkan bantuan medis segera dan sesaat setelah terjadinya peristiwa, hal ini tidak diatur dalam UU 31 Tahun 2014 tetapi diatur dalam UU No 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang pasal 35B ayat (2).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *